Pada posting kali ini akan dibahas tentang tujuan pembentukan perda,
landasan pembentukan perda dan dasar hukum pembentukan perda.
Peraturan daerah ditetapkan
oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk
dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas
pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda
tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan
perundangundangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau
tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Persiapan
pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada
peraturan perundang-undangan.
Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
diundangkan dalam Berita Daerah. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
Dalam Pembentukan Perda paling sedikit
harus memuat 3 landasan yaitu:
- Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara;
- Landasan sosiologis adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat;
- Landasan yuridis adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Mengingat perda adalah produk politis, maka kebijakan daerah yang
bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi perda. Oleh karena
itu, perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan
gejolak dalam masyarakat.
Dasar hukum pembentukan perda
yaitu : UUD 45; UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Sebagai lanjutan dari himpunan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur (Bag 2) berikut ini adalah himpunan Peraturan Daerah (perda)
Kabupaten Lombok Timur (Bag 3) yang dirangkum untuk memudahkan pembaca sekalian, karena setiap perda
disertai dengan alamat url dan untuk membuka silahkan copas url nya di browser anda.
Perda No. 3 Tahun
2015 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK_TIMUR_3_2015.doc
Perda No. 2 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas
Peraturan
Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan
Sipil
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK_BARAT_2_2015.pdf
Perda No. 1 Tahun 2015
tentang Tata
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK_TIMUR_1_2015.docx
Perda No. 10 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK_TIMUR_10_2014.doc
Perda No. 9 Tahun 2014
tentang Pengelolaan
Investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dengan Pihak Ketiga
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK_TIMUR_9_2014.doc
Perda No. 8 Tahun 2014
Tentang Perseroan Terbatas Energi Selaparang
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK_TIMUR_8_2014.doc
Perda No. 7 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK_TIMUR_7_2014.doc
Perda No. 5 Tahun 2014
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK_TIMUR_5_2014.doc
Perda No. 4 Tahun 2014
tentang Izin
Mendirikan Bangunan
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK_TIMUR_4_2014.docx
Perda No. 3 Tahun 2014
tentang Pengikatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Untuk Kegiatan Penyediaan Pelayanan Publik Dengan Pelaksanaan Penganggaran
Tahun Jamak
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_3_2014.docx
Perda No. 2 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_2_2014.docx
Perda No. 1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2018
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_1_2014.doc
Perda No. 9 Tahun 2013
tentang Perlindungan
Korban Perdagangan Orang Dan Tindak Kekerasan Terhadap
Perempuan Dan Anak
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_9_2013.docx
Perda No. 8 Tahun 2013
tentang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_8_2013.docx
Perda No. 7 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_7_2013.docx
Perda No. 6 Tahun
2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_6_2013.docx
Perda No. 3 Tahun
2013 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_3_2013.docx
Perda No. 2 Tahun
2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_2_2013.docx
Perda No. 1 Tahun
2013 tentang Hari Jadi Lombok Timur
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_1_2013.docx
Perda No. 15 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Lombok Timur Tahun Anggaran 2013
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_15_2012.doc
Perda No. 13 Tahun 2012
tentang Pembentukan
Kelurahan Denggen Kecamatan Selong Dan Kelurahan Geres Kecamatan Labuhan Haji
Di Kabupaten Lombok Timur
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_13_2012.pdf
Perda No. 12 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_12_2012.docx
Perda No. 10 Tahun 2012
tentang Pengikatan
Anggaran Untuk Kegiatan Penyediaan Pelayanan Publik Dengan Pelaksanaan
Penganggaran Tahun Jamak Untuk Masa 2 (Dua) Tahun Anggaran
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_10_2012.docx
Perda No. 9 Tahun 2012
tentang Pembentukan Penghapusan
Penggabungan Kelurahan Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_9_2012.docx
Perda No. 8 Tahun 2012
tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Kepada Pihak Ketiga
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_8_2012.rar
Perda No. 7 Tahun 2012
tentang Pengambilan
Pinjaman Daerah Dalam Rangka Investasi Pemerintah
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_7_2012.pdf
Perda No. 5 Tahun 2012
tentang Pengelolaan
Sampah
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_5_2012.pdf
Perda No. 4 Tahun 2012
tentang Pembentukan
19 (Sembilan Belas Desa) Desa Di
Kabupaten Lombok Timur
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_4_2012.pdf
Perda No. 3 Tahun 2012
tentang Penyelengaraan
Penanggulangan Bencana Daerah
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_3_2012.pdf
Perda No. 2 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_2_2012.zip
Perda No. 1 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_1_2012.pdf
Perda No. 8 Tahun 2011
tentang Penyelenggaran
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_8_2011.pdf
Demikian himpunan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur (Bag 3)
semoga bermanfaat... terimakasih atas kunjungannya!
Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan
BalasHapushttp://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK_TIMUR_4_2014.docx
tidak ada di JDIH
Ada pak...silakan dicoba lg, format filenya langsung format word
HapusPerda nomor 10 tahun 2015 kok belum ada....
BalasHapus