HIMPUNAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN LOMBOK TIMUR (BAG 2)

Pada posting yang lalu telah dijelaskan tentang definisi dan materi muatan peraturan daerah, kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pembentukan peraturan daerah.

Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau bupati/walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu palinglambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada Pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat.

Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai lanjutan dari himpunan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur (Bag 1) berikut ini adalah himpunan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur (Bag 2) yang dirangkum untuk memudahkan  pembaca sekalian, karena setiap perda disertai dengan alamat url dan untuk membuka silahkan copas url nya di browser anda.

Perda No. 7 Tahun 2011 tentang  Pembentukan 66 (Enam Puluh Enam) Desa Di Kabupaten Lombok Timur

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_7_2011.pdf

Perda No. 4 Tahun 2011 tentang  Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_4_2011.pdf

Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_3_2011.pdf

Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pengendalian Peredaran Garam Non Yodium Di Kabupaten Lombok Timur

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_2_2011.pdf

Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum  Kabupaten Lombok Timur

http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_1_2011.pdf

Perda No. 15 Tahun 2010 tentang  Pembentukan  49 (Empat Puluh Sembilan) Desa Di Kabupaten Lombok Timur

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_15_2010.pdf

Perda No. 14 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_14_2010.pdf

Perda No. 13 Tahun 2010 tentang  Retribusi Golongan Perizinan Tertentu

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_13_2010.rar

Perda No. 12 Tahun 2010 tentang  Retribusi Golongan Jasa Usaha

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_12_2010.pdf

Perda No. 11 Tahun 2010 tentang  Retribusi Golongan Jasa Umum

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_11_2010(2).pdf

Perda No. 10 Tahun 2010 tentang  Pajak Daerah

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_8_2010.rar

Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Pengendalaian Dan Pemanfaatan Kayu Tanah Milik

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_8_2010.pdf

Perda No. 7 Tahun 2010 tentang  Pembentuk Produk Hukum Daerah

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_7_2010.rar

Perda No. 6 Tahun 2010 tentang  Pancabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Atas Jasa Transportasi Laut

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_6_2010.pdf

Perda No. 5 Tahun 2010 tentang  Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Retribusi  Izin Usaha Perfilman

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_5_2010.pdf

Perda No. 4 Tahun 2010 tentang  Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Dan Tanda Daftar Usaha Pengilingan Padi, Huller  Dan Penyosohan Beras

http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_1_2007.pdf

Perda No. 3 Tahun 2010 tentang  Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_3_2010.pdf

Perda No. 2 Tahun 2010 tentang  Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lombok Timur Nomor 34 Tahun 1997 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_2_2010.pdf

Perda No. 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur  Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_15_2009.pdf

Perda No. 14 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Selaparang Kabupaten Lombok Timur

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_14_2009.pdf

Perda No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi Kabupaten Lombok Timur

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_13_2009.pdf

Perda No. 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Agro Selaparang Kabupaten Lombok Timur

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_12_2009.pdf

Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur  Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Administrasi  Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Timur

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_9_2009.doc

Perda No. 8 Tahun 2009 tentang Pengikatan Anggaran Untuk Kegiatan Penyediaan  Pelayanan Publik Dengan Pelaksanaan Penganggaran Tahun Jamak Untuk Masa  5 (Lima) Tahun Anggaran

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_8_2009.doc

Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Lombok Timur

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOMBOK%20TIMUR_7_2009.doc

Perda No. 4 Tahun 2009 tentang  Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Daerah

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_4_2009.pdf

Perda No. 3 Tahun 2009 tentang  Pajak Reklame

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_3_2009.pdf

Perda No. 2 Tahun 2009 tentang  Larangan Pengambilan Karang Laut Di Wilayah Kabupaten Lombok Timur

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_2_2009.pdf

Perda No. 4 Tahun 2008 tentang  Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_4_2008.pdf

Perda No. 2 Tahun 2008 tentang  Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten lombok Timur

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_2_2008.rar

Perda No. 8 Tahun 2007 tentang  Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_8_2007.pdf

Perda No. 7 Tahun 2007 tentang  Perlindungan Buruh/Pekerja Informal Di Kabupaten Lombok Timur

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_LOTIM_7_2007.pdf

Demikian himpunan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur (Bag 2) semoga bermanfaat... terimakasih atas kunjungannya!


Lihat juga HIMPUNAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN LOMBOK TIMUR (BAG 1)

Share on Facebook Plus on Google+